Home News Finance Wakil Ketua KPK: Tak Ada Gunanya Mempertahankan BUMD yang Rugi

Wakil Ketua KPK: Tak Ada Gunanya Mempertahankan BUMD yang Rugi

Mataram, bukadikit.co- Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menjadi keynote speech pada rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait Pencegahan Korupsi di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khususnya penguatan fungsi dan dan pengawasan BUMD menekankan, tidak ada gunanya mempertahankan perusahaan BUMD yang sudah rugi. Hal ini dikarenakan BUMD didirikan dengan tujuan menggerakan roda perekonomian suatu daerah.

“Tidak ada gunanya,” tegas Alexander, Kamis (08/09).

Lebih lanjut, Alexander mengatakan bahwa ada 959 BUMD di seluruh pemerintah daerah dengan total aset sebanyak 855 Triliun tetapi dari total BUMD tersebut, sebanyak 60% tidak punya SPI (Satuan Pengawasan Internal).

“Apa jadinya ketika roda perusahaan itu tidak ada yang mengawasi. Direksi bekerja semau-maunya, tidak ada yang mengatur,” cetusnya.

Pada kesempatan yang sama, Tomsi Tohir, Irjen Kemendagri dalam sambutannya mewakili Mendagri mengatakan bahwa perlunya menyamakan persepsi bahwa kegiatan ini digunakan untuk bersama-sama berpikir untuk bisa mengembalikan fungsi daripada BUMD.

“APIP bersama dengan temen-temen dari KPK dan BPKP akan melakukan pengawasan terhadap BUMD, kalau memang ditemukan kesengajaan yang terlihat merugikan keuangan negara maka dengan berat hati kita menyerahkan permasalahan ini pada apparat hukum,” tegasnya.

Sementara itu, dalam pemaparannya, Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan & Monitoring KPK selaku Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menyampaikan saat ini yang paling fokus dari perhatian kita terhadap BUMD adalah kerugian dan ekuitas yang negatif serta yang komisarisnya lebih besar dari direksinya.

Agus Fatoni, Dirjen Bina Keuda Kemendagri juga menambahkan bahwa beberapa hal yang perlu dibenahi dalam penguatan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan BUMD, daerah perlu merubah bentuk perusahaan daerah menjadi BUMD dengan alternatif bentuk hukumnya perumda atau perseroda.

“Untuk memastikan BUMD sehat, selain bisa melayani masyarakat namun BUMD juga harus bisa menguntungkan dan meningkatkan PAD” tuturnya.

Sementara itu, Gubernur NTB, Bang Zul sebagai salah satu peserta dalam rakornas ini berpendapat bahwa daerah harus bisa melihat ke dalam tata kelola dan Sumber Daya Manusia BUMD itu sendiri, apakah sudah dikerjakan sesuai dengan jenis usaha atau malah berbeda.

“Ini akan menjadi momentum perubahan BUMD yang baik” tukasnya. (*ky)

Editor: dwi

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Perbankan Sambut Era Digital dan Web 3.0 Sebagai Tuntutan Zaman

JAKARTA, bukadikit.co- Suka atau tidak suka, saat ini dunia sedang memasuki babak baru dengan hadirnya Web 3.0. Adapun Web3 merupakan visi masa...

Inilah Daftar Media Daerah dan Nasional yang Meraih AMSI Awards 2022, Selamat!

JAKARTA, bukadikit.co- Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menggelar award sebagai ajang penghargaan bagi media siber nasional dan media siber lokal terbaik. Event...

AMSI Bentuk Agency Iklan IDiA, Pastikan Konten dan Bisnisnya Sehat

JAKARTA, bukadikit.co- Guna membentuk ekosistem bisnis media yang sehat, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) meluncurkan agency iklan dengan bendera PT Inisiatif Digital...

Huawei dan AMSI Jalin Sinergi Tingkatkan Kecakapan Digital Media Siber di Indonesia

Jakarta, bukadikit.co– Huawei, penyedia solusi TIK terkemuka di dunia, menjalin kemitraan strategis dengan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) untuk mengembangkan kompetensi dan...

Dibuka Menteri Koperasi dan UKM, IDC 2022 Harap Industri Media Sehat

JAKARTA, bukadikit.co- Gelaran event Indonesian Digital Conference (IDC) 2022 yang digagas Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) resmi dilaksanakan di Ballroom 1 Hotel...