Home Tourism Hotel Sejumlah Persoalan Karyawan Dilalaikan, Gili Sands Terancam Ditutup Pemda KLU

Sejumlah Persoalan Karyawan Dilalaikan, Gili Sands Terancam Ditutup Pemda KLU

Lombok Utara, bukadikit.co– Persoalan puluhan karyawan PT Gili Sands sejak beberapa bulan yang lalu tak kunjung menemukan ujung pangkal. Hal tersebut dikarenakan pihak perusahaan tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi tuntutan karyawan terkait tidak dibayarkannya BPJS, gaji di bawah UMR, serta pekerjaan sesuai dengan kontrak yang ditandatangani.

Padahal, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan PTSP KLU serta LSM AMATI selaku kuasa hukum karyawan Gili Sands memberikan tenggat waktu tiga hari kepada perusahaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut pada 27 Oktober lalu.

Selain itu, pihak Gili sands sendiri melalui  Konsultan Gili Sands Yarimasaputra juga menyepakati penyelesaian permasalahan tersebut dalam batas waktu yang diberikan. Namun, hingga pertengahan Desember 2020, tidak ada tanggapan yang responsif dari pihak perusahaan. Sehingga, Pemda KLU sendiri merasa geram atas tindakan PT Gili Sands yang seolah melalaikan sengketa tersebut.

FOTO: Aksi demo LSM AMATI menuntut hak karyawan Gili Sands, di Gili Trawangan, Sabtu (12/12)

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan PTSP KLU, Agustisno mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan dan geram terhadap tindakan Direktur Gili Sands. Karena menurutnya, persoalan antara Gili Sands dengan karyawannya tersebut tidaklah rumit. Namun, Gili Sands tidak memiliki itikad baik  sehingga persoalan tersebut hingga berlarut-larut.

“Ini kan sebenarnya tidak rumit, karyawan hanya menuntut gajinya yang selama tiga bulan belum dibayarkan, termasuk dengan BPJS karyawan. Tapi memang ada pembiaran dari pihak Gili Sands terhadap masalah ini. Di sini tidak bisa selesai, di provinsi tidak bisa, ini kan sudah terlalu lama,” cetus Agus saat ditemui, Senin (21/12).

Lebih jauh ditegaskannya, jika pihak Gili Sands tidak segera memenuhi tuntutan 30 orang karyawan tersebut, pihaknya bersama Sat Pol-PP KLU akan segera melakukan penutupan sementara operasinal Gili Sands. Hal itu, kata dia, untuk menghindari terganggunya aktivitas para pelaku usaha yang lain di Gili Trawangan.

“Ini kan sudah berkali-kali klarifikasi, mediasi, bahkan sampai beberapa kali aksi demonstrasi, terakhir mereka demo dengan perahu ke Gili Trawangan. Kalau terus kita biarkan ini, nanti akan berpengaruh kepada tamu maupun pengusaha lain di Trawangan. Makanya lebih baik kita tutup sementara,” tegasnya.

Ia menyatakan, pihaknya sudah melakukan komunikasi awal dengan pihak Sat Pol-PP KLU dan sudah mendapatkan lampu hijau. Sehingga, penutupan Gili Sands tinggal menunggu rapat bersama yang akan segera digelarnya bersama pihak-pihak terkait.

“Akan segera kita putuskan, saya masih harus rapatkan dulu, dari Sat Pol-PP sendiri sudah saya lakukan komunikasi awal dan ada lampu hijau,” katanya.

Sementara itu, Kasat Pol-PP KLU, Wartawan, saat dihubungi media menjelaskan sudah mendapatkan tembusan surat yang dikirim oleh LSM AMATI kepada Bupati Lombok Utara. Ia menyatakan masih menunggu koordinasi dengan pihak Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan PTSP, guna dapat memutuskan hal tersebut.

“Saya sudah dapat tembusan suratnya, saya masih menunggu koordinasi dari Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan PTSP untuk dapat mengambil keputusan,” jelas Wartawan.

Ditemui di tempat berbeda, Ketua LSM AMATI, Wira Maya Arnadi, yang mendampingi para karyawan Gili Sands tersebut menyatakan ada beberapa tuntutan yang dilayangkannya, di antaranya menuntut pihak Gili Sands membayar gaji karyawan selama 3 bulan terakhir, membayarkan BPJS karyawan, meminta  gaji karyawan sesuai UMR, dan memperjelas status karyawan yang saat ini mengambang, antara terkena PHK dan tidak.

“Kami menuntut hak dasar karyawan yanh semestinya wajib dibayar oleh pihak Gili Sands, seperti gaji dan BPJS, ini juga tidak jelas karyawannya masih dianggap bekerja atau tidak. Dianggap karyawan tapi tidak dikasi masuk kerja sesuai kontrak, jika dianggap sudah dipecat, surat pemecatan tidak ada,” jelas Wira.

Wira sendiri menyayangkan pihak Gili Sands yang seolah menutup mata dan telinga terkait nasib para karyawannya. Ia mengakui, beberapa kali klarifikasi, mediasi, bahkan hingga pertemuan bipartid telah dilaksanakan, di kantor dinas yang bersangkutan, di kantor Disnakertrans Provinsi NTB, di Polres Lombok Utara, bahkan di Gili Sands langsung, namun hasilnya nihil. Ia menilai, cara Gili Sands menghadapi permasalahan ini tidak koperatif, sehingga mengorbankan nasib puluhan karyawan.

“Kami menyayangkan sikap mereka, berkali-kali pertemuan, di Dinas Tenaga Kerja KLU, Disnakertrans Provinsi NTB, Polres Lotara, bahkan kami datangi langsung ke Gili Sands, tapi tidak ada hasil. Kasihan para karyawan ini, mereka juga punya anak-istri yang harus dikasi makan,” tegasnya.

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Masih Seumur Jagung, Kayu Jembatan Mangrove Pantai Jambianom Retak-retak

Lombok Utara, bukadikit.co- Proyek pengembangan destinasi wisata pantai bintang Jambianom, Dusun Jambianon, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara diduga bermasalah. Hal...

Persiapan MotoGP Mandalika ‘On The Track’, Optimis Digelar November 2021

Mataram, bukadikit.co- Pemerintah Provinsi NTB terus berkoordinasi dengan berbagai stakeholders terkait persiapan event MotoGP 2021 di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah. Gubernur NTB,...

Miris! Ditemukan Kuburan Janin yang Diduga Hasil Aborsi di Pemenang, Lombok Utara

Lombok Utara, bukadikit.co - Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Lombok Utara (KLU) melakukan pembongkaran makam tanpa identitas di tanah milik salah satu warga...

Usai Divaksin, Gubernur dan Wagub NTB Yakinkan Vaksin Aman dan Halal

Mataram, bukadikit.co- Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menerima vaksinasi covid-19...

Kini NTB Punya Pabrik Teh Kelor, Diharapkan Mampu Serap Tenaga Kerja

Mataram, bukadikit.co- Salah satu kunci mnekan angka kemiskinan di Provinsi NTB adalah dengan menghadirkan industrialisasi. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc., mengatakan,...