Home Tourism PT Gili Sands, Adik Perusahaan Jeeva Group Dilaporkan LSM karena Lalai Bayar...

PT Gili Sands, Adik Perusahaan Jeeva Group Dilaporkan LSM karena Lalai Bayar BPJS Karyawan

Gili Sands (Sumber foto: google)

Lombok Utara, bukadikit.co – PT Gili Sands yang bernaung di bawah PT Pesona dan PT Lombok Saka (yang juga diketahui menaungi Jeeva Group) dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (LSM AMATI) atas dugaan  perusahaan tersebut tidak mendaftarkan dan membayarkan puluhan karyawannya BPJS Ketenagakerjaan. Laporan pengaduan tersebut dilayangkan AMATI ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Lombok Utara, Rabu 21 Oktober 2020.

Ketua LSM AMATI, Wira Maya Arnadi menyatakan, bahwa PT Gili Sands yang telah lama beroperasi di Gili Trawangan tersebut telah melanggar UU Nomor 24 Tahun 2011, UU Nomor 13 Tahun 2013, dan PP Nomor 11 Tahun 2013.

Disebutkannya, sanksi yang menanti karena pelanggaran UU tersebut tidaklah main-main. Ditegas dia, sesuai pasal 55 UU Nomor 24 Tahun 2011, pemberi kerja (PT Gili Sands, red) dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama delapan tahun atau denda Rp 1 Miliar.

“Jika PT Gili Sands terbukti melakukan hal tersebut maka ancaman pidananya delapan tahun atau denda Rp 1 Milyar,” jelas dia.

Dalam pengaduannya, Wira meminta agar pihak Dinas Tenaga Kerja KLU menghadirkan pihak perusahaan untuk memberikan keterangan terhadap dugaan yang dimaksud,  meminta agar Disnaker KLU juga memerintahkan perusahaan tersebut untuk memberikan hak karyawan secara penuh, dan jika perusahaan terbukti melakukan hal tersebut AMATI meminta agar Disnaker memberikan sanksi sesuai Undang-undang.

Sementara itu, Kepala Disnaker KLU Agus Tisno menjelaskan, akan segera memanggil pihak PT Gili Sands guna memberikan klarifikasi. Ia menyatakan akan memanggil pihak terkait beberapa hari ke depan.

“Besok kita akan surati langsung agar pihak perusahaan segera memberikan klarifikasi,” tegasnya.

Agus juga menegaskan, jika ada perusahaan yang tidak mendaftarkan atau tidak  membayarkan BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawannya, maka sanksinya pun sudah tegas diatur dalam Undang-undang.

Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (LSM AMATI) mengadukan Gili Sands ke Kepala Disnaker KLU Agus Tisno. (Sumber foto: istimewa)

“Begitu seseorang sudah sah atau legal menjadi seorang karyawan maka saat itu juga pihak perusahaan bertanggungjawab, termasuk mendaftarkan dan membayarkan BPJS Ketenagakerjaan.” Jelas Agus.

“Itu sanksinya jelas, perusahaan harus membayarkan BPJS itu, bahkan sejak hari pertama bekerja karyawan sudah harus didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” pungkasnya.

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

KPUD Lombok Utara Dinobatkan sebagai KPU Terbaik ke-2 Tingkat Nasional dalam JDIH

Lombok Utara, bukadikit.co- Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara (KPUD KLU) meraih penghargaan sebagai KPU terbaik ke-dua tingkat nasional dalam pengelolaaan...

Pemprov NTB Upayakan Masalah Air, Listrik dan Blank Spot Tuntas Tahun 2021

Mataram, bukadikit.co - Pemerintah Provinsi NTB sedang mengupayakan ketersediaan listrik, keseimbangan air dan terpenuhinya jaringan internet di seluruh wilayah NTB dapat dituntaskan...

Komplotan Pejambret dan Pencuri Rokok di Lombok Timur Diringkus Polisi

Lombok Timur, bukadikit.co- Tiga kawanan pelaku penjambretan dan pencurian rokok sebanyak 12 (dua belas) slop yang terjadi di wilayah Polsek Keruak berhasil...

NTB Kembali Raih Anugerah Badan Publik Informatif Tahun 2020

Mataram, bukadikit.co- Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali berhasil meraih anugerah sebagai Badan Publik Informatif pada ajang Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020,...

TGB: Menasehati Ahlul Bait adalah Salah Satu Bentuk Cinta

Jakarta, bukadikit.co- Menjawab banyaknya pertanyaan sputar cinta kepada nabi, Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar (OIAA) Cabang Indonesia, KH. Muhammad Zainul Majdi, MA...