Home Tourism PT Gili Sands, Adik Perusahaan Jeeva Group Dilaporkan LSM karena Lalai Bayar...

PT Gili Sands, Adik Perusahaan Jeeva Group Dilaporkan LSM karena Lalai Bayar BPJS Karyawan

Gili Sands (Sumber foto: google)

Lombok Utara, bukadikit.co – PT Gili Sands yang bernaung di bawah PT Pesona dan PT Lombok Saka (yang juga diketahui menaungi Jeeva Group) dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (LSM AMATI) atas dugaan  perusahaan tersebut tidak mendaftarkan dan membayarkan puluhan karyawannya BPJS Ketenagakerjaan. Laporan pengaduan tersebut dilayangkan AMATI ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Lombok Utara, Rabu 21 Oktober 2020.

Ketua LSM AMATI, Wira Maya Arnadi menyatakan, bahwa PT Gili Sands yang telah lama beroperasi di Gili Trawangan tersebut telah melanggar UU Nomor 24 Tahun 2011, UU Nomor 13 Tahun 2013, dan PP Nomor 11 Tahun 2013.

Disebutkannya, sanksi yang menanti karena pelanggaran UU tersebut tidaklah main-main. Ditegas dia, sesuai pasal 55 UU Nomor 24 Tahun 2011, pemberi kerja (PT Gili Sands, red) dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama delapan tahun atau denda Rp 1 Miliar.

“Jika PT Gili Sands terbukti melakukan hal tersebut maka ancaman pidananya delapan tahun atau denda Rp 1 Milyar,” jelas dia.

Dalam pengaduannya, Wira meminta agar pihak Dinas Tenaga Kerja KLU menghadirkan pihak perusahaan untuk memberikan keterangan terhadap dugaan yang dimaksud,  meminta agar Disnaker KLU juga memerintahkan perusahaan tersebut untuk memberikan hak karyawan secara penuh, dan jika perusahaan terbukti melakukan hal tersebut AMATI meminta agar Disnaker memberikan sanksi sesuai Undang-undang.

Sementara itu, Kepala Disnaker KLU Agus Tisno menjelaskan, akan segera memanggil pihak PT Gili Sands guna memberikan klarifikasi. Ia menyatakan akan memanggil pihak terkait beberapa hari ke depan.

“Besok kita akan surati langsung agar pihak perusahaan segera memberikan klarifikasi,” tegasnya.

Agus juga menegaskan, jika ada perusahaan yang tidak mendaftarkan atau tidak  membayarkan BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawannya, maka sanksinya pun sudah tegas diatur dalam Undang-undang.

Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (LSM AMATI) mengadukan Gili Sands ke Kepala Disnaker KLU Agus Tisno. (Sumber foto: istimewa)

“Begitu seseorang sudah sah atau legal menjadi seorang karyawan maka saat itu juga pihak perusahaan bertanggungjawab, termasuk mendaftarkan dan membayarkan BPJS Ketenagakerjaan.” Jelas Agus.

“Itu sanksinya jelas, perusahaan harus membayarkan BPJS itu, bahkan sejak hari pertama bekerja karyawan sudah harus didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” pungkasnya.

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Kadis Lingkungan Hidup dan Perkim Lombok Utara Hadiri Prosesi Pemakaman ASN Pemda KLU

Mataram, bukadikit.co -  Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lombok Utara Muhammad Zaldi ST MT mewakili Bupati Lombok Utara...

Bupati dan Wabup Apel Pagi Sekaligus Halal Bihalal Pemda KLU

Lombok Utara, bukadikit.co- Bupati H Djohan Sjamsu SH dan Wakil Bupati Danny Karter Febrianto R ST MEng memimpin apel pagi yang dirangkaikan...

Momentum Idul Fitri, Bupati Lombok Utara Mengajak Kompak Bersatu

Lombok Utara, bukadikit.co - Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH melaksanakan sholat Ied di Masjid Ikhwanul Muttaqien Gondang, Kecamatan Gangga (13/5/2021)....

Peduli Sesama, PBH Mangandar Keliling Lombok Gelar Ngaji Hukum sampai Pelosok

Mataram, bukadikit.co- Pusat Bantuan Hukum (PBH) Mangandar menggelar kegiatan ngaji hukum ke beberapa wilayah di pelosok. Kegiatan yang didasari atas keinginan di...

Gubernur NTB Berikan Bantuan Sosial Kepada 958 Petugas Kebersihan

Mataram, bukadikit.co- Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menyerahkan bantuan sosial kepada 958 petugas kebersihan, terdiri dari 600 petugas Dinas Kebersihan Kota Mataram...