Home News Perkuat Edukasi, NTB Harus Zero Kasus Unprosedural Buruh Migran

Perkuat Edukasi, NTB Harus Zero Kasus Unprosedural Buruh Migran

Mataram, bukadikit.co- Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu penyumbang pahlawan devisa terbesar di Indonesia. Karena itu, perlindungan yang maksimal terhadap pekerja migrannya menjadi komitmen kuat Pemprov NTB.

Melalui edukasi yang masif ditingkat dusun lewat program Revitalisasi Posyandu, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., berharap tidak ada lagi buruh migran asal NTB yang berangkat ke luar negeri tanpa prosedur yang legal.

“Melalui Revitalisasi Posyandu atau Posyandu Keluarga yang ada disetiap dusun di NTB, NTB Harus Zero Kasus Unprosedural Buruh Migran,” tegas Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi saat memberikan sambutan dalam sosialisasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Gedung Graha Bhakti Praja, Selasa 30 Maret 2021.

Ummi Rohmi menjelaskan, prosedur keberangkatan yang legal menjadi salah satu kunci untuk memberikan proteksi yang maksimal terhadap buruh migran. Calon pekerja migran di NTB, harus sadar akan pentingnya prosedur legal melalui edukasi yang masif.

Edukasi tersebut, dikatakan Ummi Rohmi, dapat dilakukan melalui Posyandu keluarga yang ada di setiap dusun di NTB.

FOTO: Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi saat memberikan sambutan dalam sosialisasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Gedung Graha Bhakti Praja, Selasa 30 Maret 2021.

“Banyak warga tidak paham betapa beresikonya menjadi tenaga kerja unprosedural atau ilegal. Dengan posyandu keluarga, edukasi akan pentingnya hal ini dapat terjadi setiap bulan bahkan setiap minggu tergantung aktifitas kader diseluruh dusun di NTB,” jelas Wagub perempuan pertama NTB tersebut.

Sementara itu, Kepala BP2MI, Benny Rhamdani menjelaskan, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengajak pemerintah daerah untuk melindungi pekerja migran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pihaknya mengajak semua pihak untuk berkomitmen bersama dalam memberantas mafia kejahatan pekerja migran, seperti perdagangan manusia dan kekerasan terhadap PMI di negara lain tempatnya bekerja.

Benny menjelaskan berdasarkan permintaan tegas Presiden RI, Joko Widodo, melalui UU Nomor 18 Tahun 2017, negara harus memberikan perlindungan bagi PMI dan keluarganya baik itu dari kekerasan fisik, seksual, PMI sakit maupun yang lainnya.

“Presiden Jokowi telah berpesan agar buruh migran harus benar-benar dilindungi dari ujung kaki hingga ujung kepala. Karena itu pemerintah pusat dan daerah bersinergi kuat mewujudkannya,” pungkas Benny.

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Perbankan Sambut Era Digital dan Web 3.0 Sebagai Tuntutan Zaman

JAKARTA, bukadikit.co- Suka atau tidak suka, saat ini dunia sedang memasuki babak baru dengan hadirnya Web 3.0. Adapun Web3 merupakan visi masa...

Inilah Daftar Media Daerah dan Nasional yang Meraih AMSI Awards 2022, Selamat!

JAKARTA, bukadikit.co- Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menggelar award sebagai ajang penghargaan bagi media siber nasional dan media siber lokal terbaik. Event...

AMSI Bentuk Agency Iklan IDiA, Pastikan Konten dan Bisnisnya Sehat

JAKARTA, bukadikit.co- Guna membentuk ekosistem bisnis media yang sehat, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) meluncurkan agency iklan dengan bendera PT Inisiatif Digital...

Huawei dan AMSI Jalin Sinergi Tingkatkan Kecakapan Digital Media Siber di Indonesia

Jakarta, bukadikit.co– Huawei, penyedia solusi TIK terkemuka di dunia, menjalin kemitraan strategis dengan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) untuk mengembangkan kompetensi dan...

Dibuka Menteri Koperasi dan UKM, IDC 2022 Harap Industri Media Sehat

JAKARTA, bukadikit.co- Gelaran event Indonesian Digital Conference (IDC) 2022 yang digagas Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) resmi dilaksanakan di Ballroom 1 Hotel...