Home Health Perda Diketok, Tak Pakai Masker Denda Rp500 Ribu, Langgar SOP Covid-19 Dipidana...

Perda Diketok, Tak Pakai Masker Denda Rp500 Ribu, Langgar SOP Covid-19 Dipidana 6 Bulan

Mataram, bukadikit.co– Raperda tentang Pengendalian Penyakit Menular rencananya akan ditetapkan menjadi Perda, Senin, 3 Agustus 2020. Dalam Perda tersebut, mengatur penerapan sanksi denda sebesar Rp500 ribu bagi warga yang tidak menggunakan masker  dan sanksi pidana kurungan enam bulan atau denda Rp50 juta bagi pelanggar protokol Covid-19.

‘’Insya Allah besok (hari ini) tanggal 3 Agustus rencananya penetapan Perda,  antara eksekutif dan legislatif,’’ kata Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Ruslan Abdul Gani, SH., MH., Seperti yang dilansir dari SuaraNTB, Minggu, (2/8).

Setelah Perda ditetapkan oleh eksekutif dan legislatif, kemudian Pemprov NTB akan mengirimnya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dilakukan fasilitasi. Ruslan mengatakan, fasilitasi di Kemendagri paling lama 15 hari.

Namun, ia mengatakan, hasil fasilitasi tersebut kemungkinan akan cepat keluar. Karena sejak jauh-jauh hari sudah dilakukan koordinasi dengan Kemendagri. Kata Ruslan, apa yang menjadi hasil fasilitasi Kemendagri harus ditindaklanjuti oleh Pemprov NTB.

‘’Setelah hasil fasilitasi dari Kemendagri ditindaklanjuti. Maka kita diberikan nomor register Perda sesuai Permendagri No. 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum,’’ jelasnya.

Menurut Ruslan, penerapan Perda ini paling lambat pertengahan Agustus ini. Ia optimis, hasil fasilitasi dari Kemendagri akan cepat keluar. Karena Perda ini termasuk cukup urgen dalam rangka mempercepat memutus mata rantai penyebaran Covid-19. ‘’Dan kita sudah kirim drafnya. Kita potong kompas,’’ ucapnya.

Lebih jauh ia mengatakan, dalam Raperda yang akan ditetapkan menjadi Perda tersebut, bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker di tempat-tempat umum atau keramaian maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500 ribu. Sedangkan bagi masyarakat atau dunia usaha yang tidak mematuhi protokol kesehatan Covid-19, maka dikenakan sanksi pidana kurungan selama enam bulan atau denda Rp50 juta.

Ruslan memberikan contoh, pengenaan sanksi pidana ini. Misalnya, ada dunia usaha yang ditutup sementara karena tak menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Kemudian mereka tetap nekad buka, maka dikenakan sanksi pidana kurungan enam bulan atau denda Rp50 juta.

Sebelumnya, Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si., menjelaskan tujuan pemberian sanksi denda bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker semata-mata untuk memberikan edukasi. Supaya masyarakat tertib dan disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Sehingga, semua berjuang secara bersama-sama untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Dengan adanya pemberian sanksi, akan ada efek jera. “Sehingga kita semua sadar bahwa permasalahan ini harus kita atasi bersama-sama,” katanya.

Dikatakan, sebelum penerapan Raperda yang masih dalam pembahasan di DPRD NTB ini. Pemprov sudah memberikan masker kepada masyarakat. Namun, masih ada masyarakat yang lalai dan lupa menggunakan masker.

“Kita tidak tak maknai Perda ini sebagai sebuah ancaman. Tapi pembelajaran, sama-sama disiplin menerapkan protokol kesehatan secara konsisten dan komprehensif semua pihak. Mudah-mudahan ikhtiar itu mempercepat tuntasnya penyebaran, penularan Covid-19 di NTB,” harapnya.

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Tangkal Hoaks saat Debat Pilwalkot Mataram, AMSI NTB Gelar Cek Fakta Pilkada

Mataram - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wilayah NTB menggelar cek fakta debat kandidat Pemilihan Walikota Mataram 2020. Hal ini dilakukan guna...

Puluhan Rumah Warga di Lombok Timur Disapu Angin Puting Beliung

Lombok Timur, bukadikit.co- Puluhan rumah warga di wilayah Desa Batu Nampar Selatan, Kecamatan Jerowaru mengalami kerusakan akibat disapu angin puting beliung yang...

KPUD Lombok Utara Dinobatkan sebagai KPU Terbaik ke-2 Tingkat Nasional dalam JDIH

Lombok Utara, bukadikit.co- Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara (KPUD KLU) meraih penghargaan sebagai KPU terbaik ke-dua tingkat nasional dalam pengelolaaan...

Pemprov NTB Upayakan Masalah Air, Listrik dan Blank Spot Tuntas Tahun 2021

Mataram, bukadikit.co - Pemerintah Provinsi NTB sedang mengupayakan ketersediaan listrik, keseimbangan air dan terpenuhinya jaringan internet di seluruh wilayah NTB dapat dituntaskan...

Komplotan Pejambret dan Pencuri Rokok di Lombok Timur Diringkus Polisi

Lombok Timur, bukadikit.co- Tiga kawanan pelaku penjambretan dan pencurian rokok sebanyak 12 (dua belas) slop yang terjadi di wilayah Polsek Keruak berhasil...