Lombok Utara, bukadikit.co– Pemerintah Kabupaten Lombok Utara setidaknya telah menerima 2455 data masyarakat Kabupaten Lombok Utara pekerja yang terdampak akibat virus corona covid-19 yang mewabah. Data tersebut selanjutnya akan dikirimkan ke kementerian agar masyarakat dapat menerima bantuan kartu pra-kerja.
“Itu program pusat, sebelum wabah corona. Masing-masing per kepala diberikan 5 juta sebagai modal usaha.” Kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perizinan, dan Penanaman Modal Kabupaten Lombok Utara (KLU), Agus Tisno, saat ditemui di ruang kerjanya, Tanjung, Selasa (07/04).
Agus menekankan, pekerja yang terdampak wabah covid-19 yang dimaksud adalah pekerja yang sebelumnya memiliki pekerjaan baik itu di sektor pariwisata atau daratan, seperti bengkel atau toko, yang kemudian kehilangan pekerjaannya (kehilangan atau dirumahkan) akan menerima bantuan tersebut.
Lebih jauh ia mengatakan, data sejumlah pekerja tersebut bisa saja bertambah atau berkurang, melihat masih ada beberapa desa yang belum memberikan datanya.
“Nanti ini akan berkembang atau bertambah. Karena masih ada beberapa desa yang belum mengirimkan data ke kita.” Katanya.
Ia juga menyampaikan, pencairan dana 5 juta tersebut akan diberikan melalui rekening.
“Menurut info dari kementerian, polanya akan diberikan ke rekening. Dan data masyrakat ini akan divalidasi lagi” terangnya.
Bantuan 5 juta dari kartu pra-sejahtera tersebut akan diberikan sebagai modal usaha untuk selamanya.
“Jadi ini sekali untuk selamanya” pungkasnya.
Sy kemarin sudah masukan surat daftar pegawai yg dirumahkan, tapi belum ada balasan dari dinas tenaga kerja lombok utara. Itu surat sy kirim sudah lebih dari 1 minggu.
Bullshit cuma Bisa ngomong doang, pemerintah daerah hanya berjanji dan selalu berjanji aja, banyak bohongnya dari dulu, yang korban gempa masih banyak yang blm dapat bantuan rumah sampe sekarang, mau berapa lama lagi masyarakat harus menunggu janji” palsu pemerintah, nah ini lagi bantuan 5 juta per kk nggak salah dengar nihhobi banget nipunya pak
Bantuan rumah terdampak gempa belum juga selesai.
Jadup ( jaminan hidup) pasca gempa tidak jelas kemana.
Bantuan covid 19 yg tdk merata dan tata kelola amburadul.
Siap siap KPK mengintai sebelum ajal menjemput.