Home News Hukum KPK Minta Para Gubernur Awasi 7 Area Rawan Korupsi

KPK Minta Para Gubernur Awasi 7 Area Rawan Korupsi

Mataram, bukadikit.co- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Drs. Firli Bahuri, M. Si., mengaku, sangat memahami kesulitan yang dialami oleh Gubernur di seluruh Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Termasuk program unggulan harus ditunda dikarenakan refokusing anggaran di masing-masing daerah, serta menurunnya kapasitas fiskal, berkurangnya pendapatan daerah, sehingga berdampak pada belanja modal, barang dan transfer keuangan, dan yang lainnya.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Firli kepada seluruh Gubernur se-Indonesia, Rabu (24/6) melalui diskusi daring dengan tema “Sinergi dan Efektifitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi”, yang diikuti oleh Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah didampingi Asisten II dan Inspektur Provinsi NTB, serta Kadiskominfotik NTB, di ruang kerjanya.

Disebutkan Firli, bahwa fokus KPK pada tindak pidana korupsi adalah pencegahan pada sektor bisnis / dunia usaha, perijinan, pajak, cukai dan area-area lainnya.

“Sehingga, melalui upaya pencegahan diharapkan tidak akan terjadi kejahatan korupsi, terlebih di tengah pandemi covid-19 yang melanda hampir di seluruh negara” jelasnya.

Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah didampingi Asisten II dan Inspektur Provinsi NTB, serta Kadiskominfotik NTB, di ruang kerjanya saat diskusi daring dengan tema “Sinergi dan Efektifitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi”

Disamping itu, Firli menyebut, ada 7 area yang rentan terjadinya kejahatan korupsi. Ketujuh area itu, dimintanya untuk terus dilakukan pengawasan dan pengawalan secara ketat, baik oleh masyarakat maupun semua pemangku kepentingan di daerah.

“Termasuk para pemimpin daerah untuk terus mengoptimalkan peran aparat pengawasan di daerah. Sebab kami (KPK), tidak ingin kalau sampai terjadi ada birokrat atau pejabat dan pengusaha/swasta yang ditangkap KPK karena melakukan tindak pidana korupsi” tegas dia.

Ketujuh area rawan korupsi yang harus diwaspadai tersebut, diantaranya: pengadaan barang jasa, lahan reformasi birokrasi, rotasi dan mutasi jabatan, pemberian izin usaha tambang, mark up proyek, feeproyek, uang ketok palu dalam pengesahan anggaran.

Ia juga menjelaskan, 3 pendekatan pemberantasan korupsi yang kini terus dilakukan KPK, yakni pendekatan pendidikan masyarakat.

“Kemudian pendekatan pencegahab sebagai “core busines” KPK dan penindakan untuk menekan kejahatan korupsi” jelasnya.

Mantan Kapolda NTB itu mengaku, yakin dan percaya bahwa para pemimpin di daerah sudah banyak melakukan inovasi dan kreatifitas ditengah pandemi. Dan itu menurutnya, bisa menjadi peluang untuk kebangkitan pada bidang ekonomi dan kesehatan.

Namun, ia mengingatkan, bahwa hal yang paling penting diperhatikan dalam menyusun kebijakan dan penyesuaian atau refokusing program menghadapi pandemi covid 19, selain harus menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, juga harus fokus pada upaya penyelamatan dan keselamatan jiwa rakyat Indonesia.

Seperti diketahui, bahwa NTB dibawah kepemimpinan Gubernur Dr. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Hj. Sitti Rohmi Djalilah telah meluncurkan program JPS Gemilang.

Program yang menyerap berbagai produk sembako produksi IKM/ UKM lokal dari seluruh pelosok di NTB itu, tak hanya bertujuan untuk membantu meringankan masyarakat terdampak Covid-19 dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Tetapi juga menjadi momentum untuk pemberdayaan IKM/UKM lokal sehingga kedepan menjadi mandiri dan mampu berkompetisi di pasar bebas.

Paket JPS Gemilang tahap l dan ll sudah disalurkan ke masyarakat. Untuk tahap lll rencana akan disalurkan bulan Juli mendatang dengan melibatkan lebih banyak lagi pelaku UKM/IKM lokal.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan, jika uang negara yang dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19 begitu besar nilainya.

“Untuk itu, prioritas utama adalah memastikan manfaatnya betul-betul sampai ke masyarakat. Serta dalam penanganan dimasa pandemi covid-19 bisa tertangani dengan baik” pungkasnya.

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

AJI Desak Pelaku Pelecahan Seksual Terhadap Jurnalis Ditindak Tegas

Mataram, bukadikit.co- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram mengecam tindakan pelecahan seksual terhadap Jurnalis Bukadikit.co yang dilakukan oleh SR. Aparat kepolisian diminta menindak...

Pelaku Begal dan Pelecehan Seksual di Lombok Utara Berhasil Diringkus Polisi

Lombok Utara, bukadikit.co - Bunga (nama samaran), seorang warga Lombok Utara menjadi korban kasus pembegalan disertai pelecehan seksual. Kejadiannya pada Rabu (18/11/2020)...

NTB Siap Bangun Pabrik Bata Plastik Pertama di Asia

Mataram, bukadikit.co- Pemerintah Provinsi NTB siap membangun pabrik bata plastik pertama di Asia. Organisasi nirlaba Classroom of Hope telah menawarkan investor dan...

Kini Masyarakat Bisa Sampaikan Aduan ke NTBCare Melalui Facebook

Mataram, bukadikit.co- Untuk memudahkan masyarakat menyampaikan aduan dan keluhannya, kini aplikasi NTBCare dapat diakses melalui facebook dengan akun fanpage NTBCare.

Tangkal Hoaks saat Debat Pilwalkot Mataram, AMSI NTB Gelar Cek Fakta Pilkada

Mataram - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wilayah NTB menggelar cek fakta debat kandidat Pemilihan Walikota Mataram 2020. Hal ini dilakukan guna...