Home News Finance Korsupgah KPK RI: Pencegahan Korupsi di NTB Lebih Baik dari Nasional

Korsupgah KPK RI: Pencegahan Korupsi di NTB Lebih Baik dari Nasional

Mataram, bukadikit.co- Koordinator Wilayah Korsupgah KPK RI, Adlinsyah M. Nasution mengungkapkan, capaian kinerja program pencegahan korupsi di NTB masih berada di atas rata-rata nasional, dengan angka mencapai 77 persen.

Jika dilihat dari urutan nasional, maka Provinsi NTB berada pada posisi ke-12 dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Akumulasi capaian Program pencegahan korupsi menurutnya, dilakukan meliputi 8 area intervensi hingga 09 Januari 2020 lalu.

Dengan rincian area intervensi sebagai berikut. Pertama, perencanaan dan penganggaraan APBD 84 persen. Kedua, pengadaan barang dan jasa 69 persen. Ketiga, pelayanan terpadu satu pintu 78 persen. Keempat, kapabilitas apip 61 persen. Kelima, manajemen ASN 72n persen. Keenam, optimalisasi pendapatan daerah 93 persen. Ketujuh, manajemen aset daerah 90 persen dan terakhir tata kelolah dana desa 71 persen.

Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah saat rapat Sosialisasi Program Korsupgah tahun 2020 degan Korwil Korsupgah KPK RI dan bupati walikota se-NTB melalu Video Conference Kamis (30/04).

“Alhamdulillah NTB masih berada di rata-rata nasional dengan nilai mencapai 77 persen,” jelasnya pada saat rapat Sosialisasi Program Korsupgah tahun 2020 bersama Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah dengan bupati walikota se-NTB melalu Video Conference Kamis (30/04).

Dijelaskan Ardlinsyah, sementara upaya pencegahan korupsi di NTB akan lebih difokuskan pada tiga program utama yaitu pertama, perbaikan tata kelolah pemerintah. Kedua, penyelematan keuangan dan aset daerah. Ketiga, program Tematik.

“Untuk program Tematik, kita akan lebih fokus melakukan monitoring pada penanganan Covid-19 terutama untuk realokasi anggaran, pengadaan barang dan jasa serta pendataan dan penyaluran bantuan,”

Koordinator Wilayah Korsupgah KPK RI, Adlinsyah M. Nasution

Fokus ini, lanjutnya, diperkuat dengan surat edaran KPK Nomor 02 Tahun 2020 tanggal 2 April tentang pengguanaan anggaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka percepat penanganan Covid-19.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, melihat upaya yang dilakukan oleh KPK sudah begitu luar biasa. Karena tindakan lebih mengedepankan pada tindak pencegahan korupsi.

Oleh karena itu, menurut Dr. Zul sapaan akrabnya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota se-NTB dalam menjalankan program sangat membutuhkan pembinaan yang terus menerus yang dilakukan oleh KPK.

“Sehingga NTB ini bisa terbebas dari tindakan-tindakan korupsi. Dan mudah-mudahan NTB menjadi daerah yang lebih baik ke depannya,” harap Dr. Zul.

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Kadis Lingkungan Hidup dan Perkim Lombok Utara Hadiri Prosesi Pemakaman ASN Pemda KLU

Mataram, bukadikit.co -  Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lombok Utara Muhammad Zaldi ST MT mewakili Bupati Lombok Utara...

Bupati dan Wabup Apel Pagi Sekaligus Halal Bihalal Pemda KLU

Lombok Utara, bukadikit.co- Bupati H Djohan Sjamsu SH dan Wakil Bupati Danny Karter Febrianto R ST MEng memimpin apel pagi yang dirangkaikan...

Momentum Idul Fitri, Bupati Lombok Utara Mengajak Kompak Bersatu

Lombok Utara, bukadikit.co - Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH melaksanakan sholat Ied di Masjid Ikhwanul Muttaqien Gondang, Kecamatan Gangga (13/5/2021)....

Peduli Sesama, PBH Mangandar Keliling Lombok Gelar Ngaji Hukum sampai Pelosok

Mataram, bukadikit.co- Pusat Bantuan Hukum (PBH) Mangandar menggelar kegiatan ngaji hukum ke beberapa wilayah di pelosok. Kegiatan yang didasari atas keinginan di...

Gubernur NTB Berikan Bantuan Sosial Kepada 958 Petugas Kebersihan

Mataram, bukadikit.co- Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menyerahkan bantuan sosial kepada 958 petugas kebersihan, terdiri dari 600 petugas Dinas Kebersihan Kota Mataram...