Home News Finance Korsupgah KPK RI: Pencegahan Korupsi di NTB Lebih Baik dari Nasional

Korsupgah KPK RI: Pencegahan Korupsi di NTB Lebih Baik dari Nasional

Mataram, bukadikit.co- Koordinator Wilayah Korsupgah KPK RI, Adlinsyah M. Nasution mengungkapkan, capaian kinerja program pencegahan korupsi di NTB masih berada di atas rata-rata nasional, dengan angka mencapai 77 persen.

Jika dilihat dari urutan nasional, maka Provinsi NTB berada pada posisi ke-12 dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Akumulasi capaian Program pencegahan korupsi menurutnya, dilakukan meliputi 8 area intervensi hingga 09 Januari 2020 lalu.

Dengan rincian area intervensi sebagai berikut. Pertama, perencanaan dan penganggaraan APBD 84 persen. Kedua, pengadaan barang dan jasa 69 persen. Ketiga, pelayanan terpadu satu pintu 78 persen. Keempat, kapabilitas apip 61 persen. Kelima, manajemen ASN 72n persen. Keenam, optimalisasi pendapatan daerah 93 persen. Ketujuh, manajemen aset daerah 90 persen dan terakhir tata kelolah dana desa 71 persen.

Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah saat rapat Sosialisasi Program Korsupgah tahun 2020 degan Korwil Korsupgah KPK RI dan bupati walikota se-NTB melalu Video Conference Kamis (30/04).

“Alhamdulillah NTB masih berada di rata-rata nasional dengan nilai mencapai 77 persen,” jelasnya pada saat rapat Sosialisasi Program Korsupgah tahun 2020 bersama Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah dengan bupati walikota se-NTB melalu Video Conference Kamis (30/04).

Dijelaskan Ardlinsyah, sementara upaya pencegahan korupsi di NTB akan lebih difokuskan pada tiga program utama yaitu pertama, perbaikan tata kelolah pemerintah. Kedua, penyelematan keuangan dan aset daerah. Ketiga, program Tematik.

“Untuk program Tematik, kita akan lebih fokus melakukan monitoring pada penanganan Covid-19 terutama untuk realokasi anggaran, pengadaan barang dan jasa serta pendataan dan penyaluran bantuan,”

Koordinator Wilayah Korsupgah KPK RI, Adlinsyah M. Nasution

Fokus ini, lanjutnya, diperkuat dengan surat edaran KPK Nomor 02 Tahun 2020 tanggal 2 April tentang pengguanaan anggaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka percepat penanganan Covid-19.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, melihat upaya yang dilakukan oleh KPK sudah begitu luar biasa. Karena tindakan lebih mengedepankan pada tindak pencegahan korupsi.

Oleh karena itu, menurut Dr. Zul sapaan akrabnya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota se-NTB dalam menjalankan program sangat membutuhkan pembinaan yang terus menerus yang dilakukan oleh KPK.

“Sehingga NTB ini bisa terbebas dari tindakan-tindakan korupsi. Dan mudah-mudahan NTB menjadi daerah yang lebih baik ke depannya,” harap Dr. Zul.

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Pemprov NTB Upayakan Masalah Air, Listrik dan Blank Spot Tuntas Tahun 2021

Mataram, bukadikit.co - Pemerintah Provinsi NTB sedang mengupayakan ketersediaan listrik, keseimbangan air dan terpenuhinya jaringan internet di seluruh wilayah NTB dapat dituntaskan...

Komplotan Pejambret dan Pencuri Rokok di Lombok Timur Diringkus Polisi

Lombok Timur, bukadikit.co- Tiga kawanan pelaku penjambretan dan pencurian rokok sebanyak 12 (dua belas) slop yang terjadi di wilayah Polsek Keruak berhasil...

NTB Kembali Raih Anugerah Badan Publik Informatif Tahun 2020

Mataram, bukadikit.co- Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali berhasil meraih anugerah sebagai Badan Publik Informatif pada ajang Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020,...

TGB: Menasehati Ahlul Bait adalah Salah Satu Bentuk Cinta

Jakarta, bukadikit.co- Menjawab banyaknya pertanyaan sputar cinta kepada nabi, Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar (OIAA) Cabang Indonesia, KH. Muhammad Zainul Majdi, MA...

Pemerintah Umumkan Seleksi Penerimaan 1 Juta Guru melalui Jalur P3K

Mataram, bukadikit.co– Angin segar bakal segera didapatkan para guru honorer yang selama ini mengabdikan diri sebagai guru di sekolah negeri maupun swasta....