Home News Komunitas Pers Desak Kapolri Cabut Pasal 2d dalam Maklumatnya

Komunitas Pers Desak Kapolri Cabut Pasal 2d dalam Maklumatnya

Jakarta, bukadikit.co– Komunitas Pers yang terdiri dari Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), dan Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred) mendesak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk mencabut Pasal 2d dalam maklumatNomor: Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI), yang ditandatangani 1 Januari 2021.

Seperti diketahui, Pasal 2d tersebut menyatakan: “Masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial”. Pasal ini dinilai Komunitas Pers Indonesia, tak sejalan dengan semangat demokrasi yang menghormati kebebasan memperoleh informasi dan juga bisa mengancam jurnalis dan media yang tugas utamanya adalah mencari informasi dan menyebarluaskannya kepada publik.

Oleh karena itu, Komunitas Pers mendesak Kapolri untuk mencabut Pasal 2d dalam maklumat tersebut. Karena:

1. Maklumat Kapolri dalam Pasal 2d itu berlebihan dan tidak sejalan dengan semangat kita sebagai negara demokrasi yang menghargai hak masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. Soal ini tertuang jelas dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

2. Maklumat ini mengancam tugas jurnalis dan media, yang karena profesinya melakukan fungsi mencari dan menyebarkan informasi kepada publik, termasuk soal FPI. Hak wartawan untuk mencari informasi itu diatur dalam Pasal 4 Undang Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers yang isinya menyatakan, “(3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.” Isi maklumat itu, yang akan memproses siapa saja yang menyebarkan informasi tentang FPI, juga bisa dikategorikan sebagai “pelarangan penyiaran”, yang itu bertentangan dengan pasal 4 ayat 2 Undang Undang Pers.

3. Mendesak Kapolri mencabut pasal 2d dari Maklumat itu karena mengandung ketentuan yang tak sejalan dengan prinsip negara demokrasi, tak senafas dengan UUD 1945 dan bertentangan dengan Undang Undang Pers.
4. Menghimbau pers nasional untuk terus memberitakan pelbagai hal yang menyangkut kepentingan publik seperti yang sudah diamanatkan oleh Undang Undang Pers.

Jakarta, 1 Januari 2021

Abdul Manan, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia

Atal S. Depari, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat

Hendriana Yadi, Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)

Hendra Eka, Sekjen Pewarta Foto Indonesia (PFI)

Kemal E. Gani, Ketua Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred)

Wenseslaus Manggut, Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Masih Seumur Jagung, Kayu Jembatan Mangrove Pantai Jambianom Retak-retak

Lombok Utara, bukadikit.co- Proyek pengembangan destinasi wisata pantai bintang Jambianom, Dusun Jambianon, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara diduga bermasalah. Hal...

Persiapan MotoGP Mandalika ‘On The Track’, Optimis Digelar November 2021

Mataram, bukadikit.co- Pemerintah Provinsi NTB terus berkoordinasi dengan berbagai stakeholders terkait persiapan event MotoGP 2021 di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah. Gubernur NTB,...

Miris! Ditemukan Kuburan Janin yang Diduga Hasil Aborsi di Pemenang, Lombok Utara

Lombok Utara, bukadikit.co - Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Lombok Utara (KLU) melakukan pembongkaran makam tanpa identitas di tanah milik salah satu warga...

Usai Divaksin, Gubernur dan Wagub NTB Yakinkan Vaksin Aman dan Halal

Mataram, bukadikit.co- Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menerima vaksinasi covid-19...

Kini NTB Punya Pabrik Teh Kelor, Diharapkan Mampu Serap Tenaga Kerja

Mataram, bukadikit.co- Salah satu kunci mnekan angka kemiskinan di Provinsi NTB adalah dengan menghadirkan industrialisasi. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc., mengatakan,...