Home News Komunitas Pers Desak Kapolri Cabut Pasal 2d dalam Maklumatnya

Komunitas Pers Desak Kapolri Cabut Pasal 2d dalam Maklumatnya

Jakarta, bukadikit.co– Komunitas Pers yang terdiri dari Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), dan Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred) mendesak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk mencabut Pasal 2d dalam maklumatNomor: Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI), yang ditandatangani 1 Januari 2021.

Seperti diketahui, Pasal 2d tersebut menyatakan: “Masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial”. Pasal ini dinilai Komunitas Pers Indonesia, tak sejalan dengan semangat demokrasi yang menghormati kebebasan memperoleh informasi dan juga bisa mengancam jurnalis dan media yang tugas utamanya adalah mencari informasi dan menyebarluaskannya kepada publik.

Oleh karena itu, Komunitas Pers mendesak Kapolri untuk mencabut Pasal 2d dalam maklumat tersebut. Karena:

1. Maklumat Kapolri dalam Pasal 2d itu berlebihan dan tidak sejalan dengan semangat kita sebagai negara demokrasi yang menghargai hak masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. Soal ini tertuang jelas dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

2. Maklumat ini mengancam tugas jurnalis dan media, yang karena profesinya melakukan fungsi mencari dan menyebarkan informasi kepada publik, termasuk soal FPI. Hak wartawan untuk mencari informasi itu diatur dalam Pasal 4 Undang Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers yang isinya menyatakan, “(3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.” Isi maklumat itu, yang akan memproses siapa saja yang menyebarkan informasi tentang FPI, juga bisa dikategorikan sebagai “pelarangan penyiaran”, yang itu bertentangan dengan pasal 4 ayat 2 Undang Undang Pers.

3. Mendesak Kapolri mencabut pasal 2d dari Maklumat itu karena mengandung ketentuan yang tak sejalan dengan prinsip negara demokrasi, tak senafas dengan UUD 1945 dan bertentangan dengan Undang Undang Pers.
4. Menghimbau pers nasional untuk terus memberitakan pelbagai hal yang menyangkut kepentingan publik seperti yang sudah diamanatkan oleh Undang Undang Pers.

Jakarta, 1 Januari 2021

Abdul Manan, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia

Atal S. Depari, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat

Hendriana Yadi, Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)

Hendra Eka, Sekjen Pewarta Foto Indonesia (PFI)

Kemal E. Gani, Ketua Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred)

Wenseslaus Manggut, Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Kadis Lingkungan Hidup dan Perkim Lombok Utara Hadiri Prosesi Pemakaman ASN Pemda KLU

Mataram, bukadikit.co -  Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lombok Utara Muhammad Zaldi ST MT mewakili Bupati Lombok Utara...

Bupati dan Wabup Apel Pagi Sekaligus Halal Bihalal Pemda KLU

Lombok Utara, bukadikit.co- Bupati H Djohan Sjamsu SH dan Wakil Bupati Danny Karter Febrianto R ST MEng memimpin apel pagi yang dirangkaikan...

Momentum Idul Fitri, Bupati Lombok Utara Mengajak Kompak Bersatu

Lombok Utara, bukadikit.co - Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH melaksanakan sholat Ied di Masjid Ikhwanul Muttaqien Gondang, Kecamatan Gangga (13/5/2021)....

Peduli Sesama, PBH Mangandar Keliling Lombok Gelar Ngaji Hukum sampai Pelosok

Mataram, bukadikit.co- Pusat Bantuan Hukum (PBH) Mangandar menggelar kegiatan ngaji hukum ke beberapa wilayah di pelosok. Kegiatan yang didasari atas keinginan di...

Gubernur NTB Berikan Bantuan Sosial Kepada 958 Petugas Kebersihan

Mataram, bukadikit.co- Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menyerahkan bantuan sosial kepada 958 petugas kebersihan, terdiri dari 600 petugas Dinas Kebersihan Kota Mataram...