Home News KKJ: Peraturan MA Membatasi Kerja Jurnalistik, Segera Evaluasi!

KKJ: Peraturan MA Membatasi Kerja Jurnalistik, Segera Evaluasi!

Jakarta, bukadikit.co- Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) yang beranggotakan 10 organisasi pers dan organisasi masyarakat sipil, yaitu; Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, SAFEnet, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), Amnesty International Indonesia, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mendesak Mahkamah Agung (MA) untuk mengevaluasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan yang ditetapkan pada 27 November 2020.

Desakan evaluasi tersebut karena dianggap telah membatasi kerja jurnalistik. Dimana salah satu yang diatur dalam aturan tersebut yaitu pengambilan foto, rekaman audio dan rekaman audio visual harus seizin hakim atau ketua majelis hakim.

Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 4 ayat 6 yang berbunyi, “Pengambilan foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual harus seizin Hakim/Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan yang dilakukan sebelum dimulainya Persidangan.” Pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat 6 dikualifikasikan sebagai penghinaan terhadap pengadilan.

Substansi aturan ini sama dengan aturan pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV yang harus seizin Ketua Pengadilan Negeri di Surat Edaran Nomor 2 tahun 2020 Tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan pada 7 Februari 2020 lalu. Surat Edaran MA tersebut mencantumkan ancaman pemidanaan bagi setiap orang yang melanggar tata tertib menghadiri persidangan. Ketentuan ini kemudian dicabut Mahkamah Agung setelah mendapat protes dari berbagai kalangan.

Foto: Gedung Mahkamah Agung (sumber foto/ mahkamahagung.go.id)

Peraturan MA yang di dalamnya mengatur pengambilan gambar, rekaman audio dan rekaman audio visual tersebut sudah mulai diberlakukan. Ini seperti yang dilakukan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang pada Selasa 5 Januari 2020.

Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 Palembang Bombongan Silaban SH LLM yang memimpin jalannya persidangan kasus narkotika hanya memberikan kesempatan para jurnalis untuk mengambil foto dan video selama 10 menit sebelum sidang. Selanjutnya para jurnalis pun tak diperkenankan lagi mengambil gambar dan video saat persidangan berlangsung.

Atas pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung ini, Komite Keselamatan Jurnalis mendesak Mahkamah Agung untuk segera mencabut ketentuan soal pengambilan foto, rekaman audio dan rekaman audio visual harus seizin hakim atau ketua majelis hakim. Ditambah lagi substansi aturan pengambilan foto dan rekaman sama dengan Surat Edaran Nomor 2 tahun 2020 Tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan pada 7 Februari 2020 lalu yang telah dicabut MA.

Selain itu KKJ meminta Mahkamah Agung untuk tidak terus membuat ketentuan yang bisa membatasi jurnalis bekerja karena itu sama saja dengan menghambat kebebasan pers. Kami bisa mengerti bahwa Mahkamah Agung ingin menciptakan ketertiban dan menjaga kewibawaan pengadilan. Namun, niat untuk itu hendaknya tidak membuat hak wartawan dibatasi. Sebab, hak untuk mendapatkan informasi itu ditetapkan oleh regulasi yang derajatnya lebih tinggi dari peraturan Mahkamah Agung, yaitu Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU Pers, yang berbunyi “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hal mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.”

Kemudian, ancaman pidana melalui kualifikasi tindakan mengambil gambar dan merekam tanpa seizin hakim sebagai penghinaan terhadap pengadilan akan menambah daftar panjang kasus kriminalisasi terhadap jurnalis. Ancaman pidana ini juga berlebihan karena semestinya dapat dilakukan secara bertahap mulai dari peringatan ringan, sedang, hingga berat.

Oleh karena itu, KKJ Mendesak Mahkamah Agung untuk mengevaluasi Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 Palembang Bombongan Silaban SH LLM yang melarang jurnalis meliput persidangan kasus narkotika pada 7 Februari 2020 lalu. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kerja-kerja jurnalis dalam mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan dan informasi. Karena itu, pelarangan tersebut dapat disimpulkan sebagai upaya menghambat dan membatasi jurnalis dalam melakukan kegiatan jurnalistik di ruang sidang.

Hormat Kami
Komite Keselamatan Jurnalis

Narahubung:
AJI Indonesia, Sasmito Madrim – 0857-7970-8669
LBH Pers, Ade Wahyudin – 0857-7323-8190
Sindikasi, Ikhsan Raharjo – 0821-1135-1708

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

KKP RI-Pemda Lombok Utara Serah Terima Perjanjian Hibah BMD

Lombok Utara, bukadikit.co - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (Pemda KLU) dalam rangka Pengembangan Pengelolaan...

Kalah Telak di Pilkada 2020, JK Ajak DPD Demokrat NTB Sadar Diri untuk Berbenah

Mataram, bukadikit.co- Koordinator Divisi Perhubungan dan Informatika Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat NTB Junaidi Kasum (JK) mengajak seluruh kader partai untuk...

AMSI Rumuskan Strategi Dorong Ekosistem Digital yang Adil bagi Media Online

Jakarta, bukadikit.co- Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) sukses menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2021 untuk merumuskan program kerja organisasi selama setahun ke...

Praka Anumerta Dedi Hamdani akan Dimakamkan Secara Militer di Kampung Halaman

Lombok Tengah, bukadikit.co- Praka Anumerta Dedi Hamdani, anggota TNI asal Lombok Tengah yang gugur di Papua akan dimakamkan secara militer di kampung...

Pulihkan Ekonomi Masyarakat, NTB Bangun Belasan Lapak Desa

Lombok Timur, bukadikit.co- Dampak pandemi Covid-19 menyebabkan banyak pengrajin dan UKM kesulitan mengakses pasar. Padahal di masa sebelum pandemi berbagai produk kerajinan...