Home News Kemenangan Ditunjukkan Banyak Suara di TPS Bukan Jumlah Massa Kampanye

Kemenangan Ditunjukkan Banyak Suara di TPS Bukan Jumlah Massa Kampanye

Mataram, bukadikit.co- Wakil Gubernur (Wagub) NTB, DR. Hj. Sitti Rohmi Djalillah menegaskan, kemenangan tidak ditunjukkan oleh banyaknya massa saat kampanye, akan tetapi banyaknya suara di TPS yang mencoblos. Oleh karenanya, ia meminta agar para bakal calon kepala daerah di Pilkada 2020 ini berkomitmen untuk menyukseskan Pilkada yang aman dan sehat.

“Peserta Pilkada adalah putra terbaik yang ingin mengabdi untuk masyarakat tercintanya. Wujud kecintaan itu adalah dengan sungguh sungguh menjaga keselamatan dan keamanan nyawa masyarakat dalam setiap kegiatan Pilkada,” tegas Wagub saat deklarasi dan komitmen 23 Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Kepala Daerah di Mapolda NTB, Kamis (17/09).

Wagub yang akrab didsapa Ummi Rohmi tersebut menambahkan, inovasi teknologi dalam kampanye patut dipertimbangkan sebagai penilaian tersendiri bagi masyarakat pemilih. Wagub juga mengapresiasi kehadiran dan kekompakan pasangan bakal calon sebagai kesungguhan komitmen bersama menyelenggarakan Pilkada Aman dan Sehat di tengah pandemi Covid 19.

“Pilkada harus berlangsung sukses dan aman dengan mengutamakan keselamatan masyarakat” tegasnya lagi.

Senada dengan Wagub, Kapolda NTB, Irjen Pol. Muhammad Iqbal mengatakan, pandemi Covid 19 sebagai public concern bagi siapa saja yang ingin survive menghadapi pandemi maka strategi apapun yang dilakukan oleh Bapaslon dalam kampanye harus mementingkan masyarakat. Kapolda mengingatkan agar seluruh bakal calon menjadi pemimpin amanah yang menyelamatkan rakyat dan mengajak masyarakat mematuhi protokol kesehatan.

“Agar penyelenggaraan sukses sehat wal afiat karena Solus Populi Suprema Lex Esto, hukum tertinggi adalah keselamatan masyarakat juga sebagai tanggungjawab moral”, ujar Iqbal menekankan.

Kapolda juga menyatakan, komitmen bersama ini dituangkan dalam deklarasi dimaksudkan agar pencegahan dan penanganan Covid 19 dapat terus ditekan sehingga dapat keluar dari pandemi.

Deklarasi dan komitmen 23 Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Kepala Daerah di Mapolda NTB, Kamis (17/09).

Dikatakan, Pilkada di masa pandemi menjadi kekhawatiran semua pihak. Pengumpulan massa dan pola kampanye tradisional berpotensi menaikkan angka terpapar Covid 19. Antisipasi dan pengendalian pandemi ini harus menjadi komitmen bersama bagi penyelenggara maupun peserta termasuk didalamnya koalisi partai pengusung, tim sukses dan masyarakat sebagai simpatisan.

Sebagaimana diketahui, sebanyak tujuh daerah di NTB akan menggelar Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. 23 pasangan calon berkomitmen mematuhi protokol kesehatan Covid 19 dalam rangkaian pelaksanaan Pilkada. Pasca pendaftaran calon di Komisi Pemilihan Umum (KPU), jadwal penetapan calon dan kampanye di masing masing daerah bersepakat menggelar dengan penerapan protokol kesehatan Covid 19.

Tujuh kabupaten dan kota yang akan menggelar pilkada serentak yakni, kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, kabupaten Bima dan kota Mataram.

Ketua KPU NTB, Suhardi Soud menambahkan, negara telah sepakat menggelar Pilkada Serentak 2020. Karena situasi pandemi yang masih berlangsung, dibutuhkan tahapan Pilkada berbasis protokol kesehatan.

Komitmen bersama menjadi penting karena selain situasi pandemi yang masih terjadi, gerakan yang menginginkan penundaan Pilkada juga sedang terjadi. Untuk itu, perhatian serius bakal calon dalam setiap kegiatan berpotensi kerumunan tidak menjadi potensi klaster Pilkada penularan Covid 19.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB Khuwailid menegaskan, tidak ada kompromi bagi peserta pemilu yang melanggar protokol kesehatan dalam kegiatannya. “Setelah sanksi pidana sesuai aturan dan undang undang, Bawaslu juga tengah membahas rekomendasi diskualifikasi bagi peserta yang melanggar protokol Covid 19”, tegas Khuwailid.

Dikatakannya, sesuai undang undang dan peraturan yang berlaku seperti UU 4/1984 tentang wabah penyakit dan UU 6/2018 tentang Karantina Kesehatan, Perda 7/2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular pada pasal 26 menyebut tentang pidana kurungan enam bulan yang merujuk pada pasal 20 tentang pengumpulan massa atau kerumunan.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda NTB, Kombes Pol Hari Brata juga menyebutkan, keterlibatan Polri dalam menjangkau kerumunan, mengingatkan ancaman pidana dalam Pasal 212 KUHP yang dapat mempidanakan siapa saja yang melawan saat dibubarkan.

Deklarasi tersebut juga dihadiri oleh Forkopimda NTB, tokoh agama, tokoh masyarakat, Ketua KPU kabupaten/ kota, Polres dan Kodim serta tim pemenangan.

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Keterbukaan Informasi Publik Jadi Modal Pemerintahan Digital Indonesia

Mataram, bukadikit.co - Menteri Komunikasi dan Informatika (MenKominfo) Johnny G. Plate menyatakan keterbukaan informasi publik menjadi modal untuk mewujudkan pemerintahan digital Indonesia....

NTB Terpilih Sebagai Anggota Kemitraan Global untuk Promosi Open Government

Mataram, bukadikit.co - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terpilih menjadi bagian dari Open Government Partnership...

PT Gili Sands, Adik Perusahaan Jeeva Group Dilaporkan LSM karena Lalai Bayar BPJS Karyawan

Gili Sands (Sumber foto: google) Lombok Utara, bukadikit.co - PT Gili Sands yang bernaung di bawah PT Pesona...

Hadapi Ancaman Resesi, Wagub NTB Dorong Anak Milenial Jadi Enterpreneur

Sumbawa Barat, bukadikit.co- Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd mendorong para milenial untuk menjadi enterpreneur muda agar dapat...

Gubernur NTB Kembali Bantu Bocah Pengidap Tumor Kepala di Lombok Tengah

Lombok Tengah, bukadikit.co - Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., kembali merespon isu sosial dan kesehatan yang berkembang di media sosial....