Home Health Kadikes: Tak Ada Pemecatan, Persoalan di PKM Kayangan hanya Miskomunikasi dan Sudah...

Kadikes: Tak Ada Pemecatan, Persoalan di PKM Kayangan hanya Miskomunikasi dan Sudah Clear

Lombok Utara, bukadikit.co- Beredar kabar ancaman pemecatan tenaga kesehatan (nakes) di Puskesmas Kayangan lantaran mogok kerja beberapa waktu lalu.

Namun Kepala Dinas Kesehatan Lombok Utara dr.H. Lalu Bahrudin angkat bicara. Ia menegaskan, tidak ada pemecatan Nakes.

“Itu pemikiran dari dewan saja ya. Pemecatan itu tidak gampang, apalagi mereka kan pegawai negeri. Ada aturan yang jelas di sana itu, entah mereka pegawai kontrak, itu ada.” tegas Baharudin saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (24/07).

Ia menambakan, kabar yang dikuatkan dengan pernyataan anggota dewan tersebut sangat disayangkan. Mengingat, fungsi legislatif sendiri seharusnya bisa memediasi, bukan malah memperkeruh situasi.

“Legislatif ini fungsinya kontrol, pengawasan, jangan sampai nanti justru dengan argumen-argumen yang diberikan itu akan menyudut lagi persoalan. Mari lah kita sama-sama luruskan, saya sebagai Kepala Dinas juga tidak mungkin lah seenak itu memecat, ada aturan-aturan,” sesalnya.

Soal adanya pernyataan pemecatan, itu semata-mata lantaran emosi dari bawahannya.

“Mungkin teman-teman saat turun juga sama-sama emosi. Penyampaian-penyampaian temen-temen saat mediasi itu kelolosan, dan saking emosi dan itu wajar, jadi jangan sampai dibesar-besarkan lah. Saya juga secara objektif akan menilai ini, nggak mungkin lah main pecat begitu. Semua adalah mitra kami, semua adalah rekan saya yang harus saya lindungi” terangnya.

Kepala Dinas Kesehatan Lombok Utara dr.H. Lalu Bahrudin

Sementara itu, terkait tuntutan yang dilayangkan oleh pihak puskesmas kepada Dikes, dr. Bah mengatakan, permasalahan terletak pada kesalahpahaman antara kebijakan pemerintah dan pemahaman dari Nakes PKM Kayangan.

“Hanya mungkin ada miskomunikasi dengan apa yang menjadi kebijakan kita maupun pemerintah pusat dengan penangkapan teman-teman (nakes, red). Artinya ini kan nggak nyambung.” Kata dia.

“Sebenarnya sih kalau saya melihat itu bukan tuntutan, tapi pertanyaan, karena mereka kan tidak paham.” Tambahnya.

Seperti diketahui, Nakes PKM Kayangan memiliki beberapa tuntutan. Pertama mengenai migrasi jumlah peserta BPJS. Terkait hal ini, dr.Bahrudin menjelaskan, hal itu bukanlah kewenangan dari pihak Dikes, melainkan dari BPJS.

“Peserta BPJS yang selama ini menurut anggapan mereka secara kewilayahan masuknya ke puskesmas Kayangan, Tetapi, pelayanan maupun kapitasinya itu ada masuk ke puskesmas tetangganya. Itu sebanyak kurang lebih 3500. Padahal itu sudah dilakukan oleh BPJS. Bukan kewenangan kita Dinas Kesehatan yang memindahkan itu, tapi BPJS. Kita hanya melakukan fasilitasi.” Jelas dr.Bah.

Sehingga, ia berharap para staff nakes PKM di Kayangan melakukan pengecekan di dashboard BPJS. “Kalau sudah masuk ya klir, kalau belum ya sampaikan kepada kami. Kami akan meminta kepada BPJS untuk segera melakukan migrasi kepesertaan itu. Dan menurut Bpjs itu sudah dilakukan.” Tegas dia.

Sementara, tuntutan yang kedua yakni terkait uang insentif nakes. Dr.Bah mengatakan, di semua wilayah memang insentif nakes ini memang bermasalah, termasuk di Lombok Utara.

Diakui, insentif ini pernah kami anggarkan lewat dana Biaya Tak Terduga (BTT) dari Kabupaten. Tapi, karena ada rasionalisasi dari TAPD untuk operasional daerah, sehingga tidak masuk lagi di dalam dana BTT yang kami usulkan.

Sehingga, disyukuri, dapat dana tambahan dari dana dari Kementerian keuangan sekitar Rp 3 Miliar. Sementara baru ditransfer itu 2,4 M. “Silahkan teman-teman untuk melakukan klaim, sesuai dengan juknis,” jelasnya.

Ditegaskan, tidak serta merta insentif itu datang kemudian dibagi. Ada mekanisme, diawali pengajuan ke Dikes. Ini karena pihaknya tidak mau ada temuan, sehingga mekanisme harus diikuti dan regulasinya ada.

Selain itu, nakes PKM Kayangan juga menuntut realisasi uang lelah penanganan covid-19. Terkait hal itu, Dr.Bah mengatakan, uang lelah tersebut bersumber dari BTT, dan di Gugus tugas penanganan covid-19 KLU.

“Uang itu diperuntukkan bagi nakes yang ikut menjaga di daerah perbatasan. Dan itu sudah direalisasikan menurut teman-teman Gugus tugas, dan itu bukan di kami (Dikes),” tukasnya.

Diklaimnya persoalan ini sudah menemui titik temu. Dimana pihak Dikes sudah melakukan mediasi dengan pihak Puskesmas. “Sudah mediasi, kemarin hari Senin, persoalan klir jika mereka mengecek dashboard BPJS kemudian melakukan klaim uang insentif yang kemudian kita verifikasi,” pungkasnya.

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

KPUD Lombok Utara Dinobatkan sebagai KPU Terbaik ke-2 Tingkat Nasional dalam JDIH

Lombok Utara, bukadikit.co- Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara (KPUD KLU) meraih penghargaan sebagai KPU terbaik ke-dua tingkat nasional dalam pengelolaaan...

Pemprov NTB Upayakan Masalah Air, Listrik dan Blank Spot Tuntas Tahun 2021

Mataram, bukadikit.co - Pemerintah Provinsi NTB sedang mengupayakan ketersediaan listrik, keseimbangan air dan terpenuhinya jaringan internet di seluruh wilayah NTB dapat dituntaskan...

Komplotan Pejambret dan Pencuri Rokok di Lombok Timur Diringkus Polisi

Lombok Timur, bukadikit.co- Tiga kawanan pelaku penjambretan dan pencurian rokok sebanyak 12 (dua belas) slop yang terjadi di wilayah Polsek Keruak berhasil...

NTB Kembali Raih Anugerah Badan Publik Informatif Tahun 2020

Mataram, bukadikit.co- Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali berhasil meraih anugerah sebagai Badan Publik Informatif pada ajang Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020,...

TGB: Menasehati Ahlul Bait adalah Salah Satu Bentuk Cinta

Jakarta, bukadikit.co- Menjawab banyaknya pertanyaan sputar cinta kepada nabi, Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar (OIAA) Cabang Indonesia, KH. Muhammad Zainul Majdi, MA...