Home News Hukum Hari Pertama Masuk Kantor, PLT Bupati Lombok Utara Disambut Demo

Hari Pertama Masuk Kantor, PLT Bupati Lombok Utara Disambut Demo

Lombok Utara, bukadikit.co – Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Lombok Utara Sarifuddin SH., MH disambut demo saat hari pertama masuk kantor, Senin 28 September 2020.

Massa aksi tersebut berasal dari LSM Kasta NTB. Mereka mendesak pemecatan Kepala Dinas DP2KBPMD Lombok Utara, H.Kholidi karena dinilai gagal dalam membina desa dan menerapkan protokol covid-19.

Ketua DPD Kasta Lombok Utara Dedy Rohmi Harjo menuding Kholidi tidak menghargai TNI dan Polri yang dengan ketat melakukan penertiban (razia) penerapan protokol covid-19 bagi masyarakat.

Sementara, 33 Kepala Desa di Lombok Utara melakukan kunjungan bimbingan teknik (bintek) ke luar daerah.

“Kami dengan tegas menolak bintek di tengah covid-19 ini,” tegas Dedy.

Selain itu, bintek dinilainya tidak memiliki urgensi apapun. Selama bertahun-tahun dilakukan baginya tidak ada dampak samasekali karena belum ada desa di KLU yang menjadi pilot project dari hasil bintek ini.

“Dan jika pelaksanaan bintek ini masih ke luar daerah, maka itu sebagai bukti pemda gagal dalam membina desa,” tuding dia dalam orasinya.

Selain penolakan terhadap pelaksaan bintek ini, kegagalan H.Kholidi juga dinilai dari adanya tiga desa bermasalah di KLU. Dedy mencontohkan, tiga masalah tersebut yakni kasus Desa Sesait, dugaan proyek fiktif Desa Teniga, dan Desa Sokong yang tidak memiliki kepala desa definitif sampai saat ini.

“Belum lagi permasalahan Bumdes, dan sudah kami temukan indikasi” kata dia.

Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Lombok Utara Sarifuddin SH., MH, Kadis BP2KPMD H.KHolidi, dan Pejabat Sekda KLU R.Nurjati, saat audiensi dengan LSM Kasta NTB di ruang rapat setda, Senin (28/9)

Sementara itu, Kepala Dinas DP2KBPMD Lombok Utara H.Kholidi menyampaikan permohonan maafnya sembari menjelaskan mekanisme bintek. Ia mengklaim, pelaksanaanya karena ada permintaan dari seluruh Kepala Desa yang baru dilantik Januari lalu.

“Kepala desa yang baru dilantik itu wajib melakukan bintek, ini tertera dalam Permendagri,” jawabnya.

Selain itu, pihaknya sudah empat kali melakukan Rakor dan semua kepala desa memiliki tuntutan yang sama yaitu pelaksanaan bintek. Itulah dasar pihaknya memafsilitasi kepala desa untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Sementara itu, PLT Bupati Lombok Utara Sarifuddin mengatakan, ia tidak bisa memutuskan permintaan pencopotan jabatan tersebut mengingat posisinya tidak dalam hal pembuat keputusan. Selain itu, pemecatan pejabat juga memiliki mekanisme dan proses yang harus dilalui.

“Kalau dari awal saya tau proses ini, saya akan diskusi dengan Pak Kadis dan situasi tidak akan seperti ini.
Dan memang tidak mungkin kita lakukan bintek di tengah covid-19,” ujarnya.

Tuntutan itu akan menjadi evaluasi pihaknya sekaligus menjadi evaluasi untuk memutuskan pelaksanaan bintek di dalam atau luar daerah.

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Peduli Sesama, PBH Mangandar Keliling Lombok Gelar Ngaji Hukum sampai Pelosok

Mataram, bukadikit.co- Pusat Bantuan Hukum (PBH) Mangandar menggelar kegiatan ngaji hukum ke beberapa wilayah di pelosok. Kegiatan yang didasari atas keinginan di...

Gubernur NTB Berikan Bantuan Sosial Kepada 958 Petugas Kebersihan

Mataram, bukadikit.co- Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menyerahkan bantuan sosial kepada 958 petugas kebersihan, terdiri dari 600 petugas Dinas Kebersihan Kota Mataram...

Peduli Jurnalis, Pyridam Farma Berikan Bantuan Suplemen kepada AMSI NTB

Mataram, bukadikit.co- Guna mencegah penyebaran virus covid-19 yang dapat mengancam nyawa, PT Pyridam Farma memberikan bantuan suplemen kepada para jurnalis yang tergabung...

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kunker ke Gili Trawangan

Lombok Utara, bukadikit.co - Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto R ST MEng menyambut Kunjungan Kerja Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif...

Resmi Dilantik, Irzani Siap Tancap Gas!

Mataram, bukadikit.co- Setelah terpilihnya secara aklamasi sebagai ketua umum Pengurus Daerah NWDI Kota Mataram pada Musyawarah Daerah (Musda) 30 April yang lalu....