Home News Bupati Lombok Utara Buka FPD Penyusunan Renja 2022

Bupati Lombok Utara Buka FPD Penyusunan Renja 2022

Lombok Utara, bukadikit.co- Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (Pemda KLU) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Rapat Forum Perangkat Daerah (FPD) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah (Pemda) 2022 yang dibuka oleh Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH di Aula Bupati setempat (3/3/2021). Hadir pula pada kegiatan itu Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Setda KLU, Kepala OPD, Camat Se-KLU, serta undangan lainnya.

Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH mengatakan, masa transisi rencana pembangunan 5 tahun dari RPJMD sebelumnya ke RPJMD yang baru telah sesuai amanat Undang-undang harus berjalan secara paralel dan stimulan.

“RPJMD tahun 2021 sampai 2026 adalah dokumentasi pembangunan penjabaran visi misi bupati dan wabup terpilih yang memasuki tahapan rangcangan awal, satu proses yang harus dilakukan dalam rentang waktu sebagaimana telah diatur dalam Permendagri,

“Untuk itu diperlukan kesepahaman kita dalam menyinergikan aspek politik, partisipatif, dan aspek topdown yang menjadi pendekatan perencanaan daerah. Aspek tersebut merupakan visi misi prioritas bupati, maupun prioritas nasional dan prioritas provinsi” jelasnya.

Bupati Djohan juga menyampaikan, masa awal RPJMD 2021-2026 pembangunan di Lombok Utara menghadapi tantangan yang cukup berat. Belum tuntasnya RTG tahun 2018 kita dihadapkan pandemi Covid-19. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Lombok Utara tahun 2020 tumbuh negatif atau minus sebesar 7,4 persen dengan aspek berdampak berat pada sektor akomodasi, sektor makan minum, atau aktivitas pariwisata hingga menghadapai penurunan pertumbuhan sebesar minus 48 persen.

Foto: Rapat Forum Perangkat Daerah (FPD) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah (Pemda) 2022

“Dampak kesehatan, dan dampak ekonomi harus ditangani secara paralel dan sesegera mungkin dapat meminimalkan angka kemiskinan di KLU ini,” tuturnya.

Ia menambahkan, bahwa beberapa hari kemarin pihaknya menerima rilis BPS tentang meningkatnya angka kemiskinan Provinsi NTB periode September 2020 yang menunjukkan bahwa penduduk miskin di NTB termasuk KLU.

“Pada kesempatan ini, saya menegaskan kembali pertama, permasalahan yang paling urgen diselesaikan adalah pembangunan RTG. Saya mengajak kita semua jajaran birokrasi pelayanan publik yang didukung oleh masyarakat dan swasta berkerja sunguh-sungguh kompak bersatu. Kita mesti segera mengaktifkan kembali obyek pariwisata, mengaktifkan UMKM, mendorong secara kontinyu pertanian,” imbuhnya.

Menurutnya, memori pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan manfaat bukan hanya berorientasi pada output semata.

“Hasil itu akan berimplikasi pada manfaat bukan hanya pada penyerapan anggaran semata. Oleh karena itu, saya minta kepada kita semua untuk bersungguh-sungguh dalam perencanaan pembangunan daerah demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sesuai target yang akan kita tetapkan,” tandasnya.

Dalam Forum OPD dalam perencanaan program kegiatan dan subkegiatan, kata dia, harus benar-benar dibuat untuk masyarakat Lombok Utara dengan berpedoman pada visi misi kepala daerah terpilih dengan tujuan secara garis besar untuk meningkatkan perekonomian serta menyejahterakan masyarakat.

APBD Lombok Utara mengalami penurunan cukup drastis, sehingga ia mengharapkan dalam penyusunan program dan kegiatan mesti benar menyentuh masyarakat Lombok Utara.

“Saya yakin penguatan ekonomi 2021 dapat ditopang dengan peningkatan pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan perdagangan serta sektor pendukung lainnya,” urainya.

Dalam kondisi kebencanaan maka perencana program pemerintah tidak dapat dilaksanakan secara biasa-biasa saja, tetapi dibutuhkan kesungguhan dan kerja keras yang memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat. Pelaksanaan pembangunan harus dilakukan dengan padat karya supaya dapat menyerap tenaga kerja lokal dalam rangka memberikan pekerjaan kepada masyarakat Lombok Utara.

Sementara, Koordinator Pelaksana yang juga Kepala Bappeda KLU Heryanto SP dalam laporannya menyampaikan, Forum OPD merupakan salah satu proses perencanaan pembangunan daerah yang dimulai sejak tanggal 4 Januari 2021.

“Hari ini kita melaksanakan Forum OPD dalam rangka penyelarasan apa yang telah kita rumuskan, apa yang telah kita tuangkan dalam rencana kerja awal OPD disandingkan dengan usulan yang telah diinput di Musrenbang Kecamatan,” tandasnya.

Dirinya menambahkan, pihaknya mengemas kegiatan dengan merujuk perkembangan nasional terbitnya berbagai regulasi tahun 2021.

“Dapat kami sampaikan angka APBD 915 miliar, namun terbitnya PMK 17 menyebabkan kita kehilangan 31,9 miliar dengan kebijakan refocusing Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 4 persen kemudian ditambah pagu DAK dengan RK sehingga total penurunan daerah kita sekitar 31,9 miliar. Adapun isu yang diangkat dalam bidang ekonomi fokus pada pemilihan PAD dan Pariwisata sesuai arahan bapak bupati. Kemudian pemulihan sektor UMKM, pemulihan sektor pariwisata dan pemulihan peningkatan sektor pertanian,” jelasnya.

Tujuan dari FPD sejatinya dalam rangka penyelarasan program pemda, supaya sesuai dengan apa yang dituangkan dalam visi misi.

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Indonesia Pilih Jamu yang Diusul ke UNESCO, Malaysia Gercep Akan Klaim Reog Ponorogo

JAKARTA, bukadikit.co- Negeri Jiran kembali membuat jenggot warga Indonesia terbakar. Pasalnya, negeri tersebut baru-baru ini mengabarkan akan mengklaim Reog Ponorogo dan mendaftarkannya...

AMSI Kembali Gelar Pelatihan Penguatan Manajemen dan Bisnis Media Online

Jakarta, bukadikit.co- Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) kembali menggelar Pelatihan Penguatan Manajemen, Bisnis, dan Keberlanjutan Media Digital (Training Media Management, Business Development...

5 Tahun Berdiri, AMSI Kolaborasi Bangun Ekosistem Media Digital Sehat dan Berkelanjutan

Yogyakarta, bukadikit.co- Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menyelenggarakan rapat kerja nasional (Rakernas) selama dua hari di Yogyakarta. Ada puluhan peserta dari seluruh...

Indonesia Fact-checking Summit 2021 akan Bahas Isu Krusial Periksa Fakta

Jakarta, bukadikit.co - Jejaring Cek Fakta yang digawangi Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) serta...

Banyak Kasus Pencabulan, Kapolres Lombok Utara: Waspadai Orang Terdekat

Lombok Utara, bukadikit.co- Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Lombok Utara AKBP Ferry Jaya Satriansyah SH., mengimbau kepada seluruh masyarakat di Lombok Utara untuk...