Home News Acuhkan Rekomendasi, KPU Lombok Utara Bisa Terancam Dipidana

Acuhkan Rekomendasi, KPU Lombok Utara Bisa Terancam Dipidana

Lombok Utara, bukadikit.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Utara telah menetapkan Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) menjadi Pasangan Calon (Paslon) Rabu (23/9), yang akan bertarung di Pemilihan Bupati (Pilbup) 9 Desember 2020. Namun, dalam penetapan itu KPU justru tidak menyampaikan apalagi menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu Lombok Utara. Hal ini menjadi persoalan yang berpotensi menyangkut unsur kode etik hingga pidana.

Diungkapkan Ketua Bawaslu Lombok Utara Adi Purmanto, rekomendasi yang dimaksud mengarah pada dikeluarkannya Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai partai pengusul pasangan Najmul-Suardi (NADI). Pasalnya, dalam penyerahan berkas rekomendasi pendaftaran ke KPU di dalam dokumen tidak ada tandatangan sekretaris partai melainkan justru tandatangan bendahara. Hal ini menurut Adi jelas melanggar aturan.

“Harusnya mereka (KPU) menyampaikan pasangan A memenuhi syarat dengan partai pengusul disebutkan. Tetapi ini tidak, kita ingin tahu apakah rekomendasi kita ditindaklanjuti atau tidak,” ungkapnya.

Dijelaskan, secara rinci berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi, kajian dan musyawarah Bawaslu KLU diduga memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan. Sebagaimana ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf a PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan, dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan pasangan calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya. Artinya, dalam aturan itu sudah jelas bendahara tidak boleh melakukan tandatangan dimaksud.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Utara telah menetapkan Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) menjadi Pasangan Calon (Paslon) Rabu (23/9)

“Itu karena prosedur awalnya tidak terpenuhi. Terhadap rekomendasi itu kita atensi kami sekarang sedang buatkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP),” jelasnya.

Setelah LHP selesai akan dilihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pidana selanjutnya dalam kurun waktu satu kali dua puluh empat jam Bawaslu akan menyerahkan ke Sentra Gakkumdu. Pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam hal ini akan dilibatkan membahas persoalan tersebut pun demikian Bawaslu mengundang pihak terkait yang bersangkutan.

“Kalau ada terjadi dugaan pelanggaran jelas, jika unsur terpenuhi dilanjut kita akan lakukan undangan untuk klarifikasi mengundang pihak yang bersangkutan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Lombok Utara Juraidin tetap berkilah menggangap bahwa apa yang dilakukan sudah sesuai aturan. Menurutnya, di PKPU Nomor 9 sudah dibacakan bahwa ini bukan rapat pleno terbuka melainkan tertutup di internal komisioner KPU saja. Dan hasil daripada pleno tersebut barulah di umumkan kepada seluruh pihak. Menyangkut rekomendasi PAN ia menilai sudah melalui proses tahapan verifikasi pendaftaran hingga putusan terpenuhinya syarat sebagai partai pengusul dan ditetapkan.

“Tidak ada kewajiban kami melakukan pleno terbuka. Kewajiban kami hanya mengumumkan hasil dan menyampaikannya di semua peserta dan undangan. Sesuai perintah PKPU, ini otoritas KPU,” kilahnya.

“Itu proses sudah dilalui kenapa sekarang dipersoalkan lagi oleh Bawaslu. Rekomendasi Bawaslu yang kami terima juga sudah kami jawab tertulis. Rekomendasi PAN itu masih dikaji juga tapi bukan saat ini waktunya didebat karena nanti diruangan berbeda,” imbuhnya.

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Pemprov NTB Ajak Peradah Bersinergi Dukung NTB Gemilang

Mataram, bukadikit.co- Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M.H., mengajak Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (PERADAH)...

Bupati Lombok Utara Lantik Staf Ahli Ekonomi Keuangan dan Pembangunan

Lombok Utara, bukadikit.co - Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH melantik dan mengambil sumpah ASN H Simparudin SH sebagai Staf Ahli...

ACT NTB Siapkan 100 Paket Berbuka Gratis Setiap Hari

Mataram, bukadikit.co- Tim relawan MRI Aksi Cepat Tanggap (ACT) NTB melakukan distribusi 100 paket berbuka puasa selama bulan Ramadhan di Kota Mataram.

Juara Lomba Cerita Wastra, NTB Siap Bertarung di Kancah Nasional

Mataram, bukadikit.co- Provinsi Nusa Tenggara Barat sukses menggelar acara Lomba Cerita Wastra 2021. Para juara terpilih selanjutnya akan melenggang ke tingkat Nasional...

Kembalikan Marwah Negara melalui Catur, Pengurus PERCASI NTB Dilantik

Mataram, bukadikit.co- Meski berbeda dengan kebanyakan olahraga yang lebih mengandalkan otot untuk membentuk tubuh, catur tetap menjadi olahraga yang populer di kalangan...